KEMISKINAN

MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang Alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Kemiskinan di Indonesia”.

Makalah ini berisikan tentang informasi Pengertian Kemiskinan atau yang lebih khususnya membahas tentang Kemiskinan di Indonesia.Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi dan bermafaat bagi kita semua.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata,kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Lubuklinggau, 15 November 2013

penyusun

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

       1.1       Latar belakang masalah

       1.2       Perumusan masalah

       1.3       Tujuan penulisan

       1.4        Metode penulisan

BAB II PEMBAHASAN

       2.1       Defenisi Kemiskinan

       2.2       Masalah Kemiskinan di Indonesia

       2.3       Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia

       2.4       Kebijakan Antikemiskinan di Indonesia

BAB III PENUTUP

       3.1       kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Indonesia dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama dari pihak masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya. Penulis berharap dengan karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari Negara tercinta ini.

1.2 Perumusan Masalah

1.      Bagaimana defenisi kemiskinan?

2.      Apa masalah Kemiskinan di Indonesia?

3.      Faktor apa yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia?

4.      Bagaimana kebijakan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui defenisi kemiskinan

2.      Mengetahui masalah kemiskinan di Indonesia

3.      Mengetahui faktor penyebab terjadinya kemiskinan

4.      Mengetahui kebijakan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia

1.4 Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode studi pustaka dan browsing internet dalam penulisan karya tulis.

BAB II

PEMBAHASAN

       2.1       Defenisi Kemiskinan

 Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk/jenis kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian, yaitu:

1.      Kemiskinan Absolut

Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.

2.      Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan ini dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

3.      Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. mereka merasa miskin karena membandingkan dirinya dengan orang lain atau pasrah dengan keadaannya dan menganggap bahwa mereka miskin karena turunan, atau karena dulu orang tuanya atau nenek moyangnya juga miskin, sehingga usahanya untuk maju menjadi kurang.

Keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Ada tiga potensi yang perlu diamati dari keluarga miskin yaitu:

1.      Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar contohnya dapat dilihat dari aspek pengeluaran keluarga, kemampuan menjangkau tingkat pendidikan dasar formal yang ditamatkan, dan kemampuan menjangkau perlindungan dasar.

2.      Kemampuan dalam melakukan peran sosial akan dilihat dari kegiatan utama dalam mencari nafkah, peran dalam bidang pendidikan, peran dalam bidang perlindungan, dan peran dalam bidang kemasyarakatan.

3.      Kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat dilihat dari upaya yang dilakukan sebuah keluarga untuk menghindar dan mempertahankan diri dari tekanan ekonomi dan non ekonomi.

       2.2       Masalah Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya.

Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan langkah-langkah dan program yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penulis ingin menitikberatkan karya ilmiah ini dengan 3 masalah utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, serta terbatasnya dan rendahnya mutu layanan pendidikan.

·         Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan

Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya beli, ketersediaan pangan yang tidak merata, dan kurangnya dukungan pemerintah bagi petani untuk memproduksi beras sedangkan masyarakat Indonesia sangat tergantung pada beras. Permasalahan kecukupan pangan antara lain terlihat dari rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu.

·         Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan

Hal ini mengakibatkan rendahnya daya tahan dan kesehatan masyarakat miskin untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh kembang, dan rendahnya kesehatan para ibu. Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan adalah angka kematian bayi. Data Susenas (Survai Sosial Ekonomi Nasional) menunjukan bahwa angka kematian bayi pada kelompok pengeluaran terendah masih di atas 50 per 1.000 kelahiran hidup.

·         Terbatasnya dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan

Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, terbatasnya kesediaan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru bermutu di daerah, dan terbatasnya jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar. Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat sehingga terjadi perbedaan antara penduduk kaya dan penduduk miskin dalam masalah pendidikan.

       2.3       Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu:

1.      Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, bencana alam,dan karena seseorang atau suatu masyarakat tak mau berusaha dengan kerja keras.

2.      Kemiskinan buatan

Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap miskin.

Bila kedua faktor penyebab kemiskinan tersebut dihubungkan dengan masalah mutu pangan, kesehatan, dan pendidikan maka dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain:

1.      Kurang tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak misalnya puskesmas, sekolah, tanah yang dapat dikelola untuk bertani.

2.      Kurangnya dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak dapat menjalani dan mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak dikarenakan biaya yang tinggi

3.      Rendahnya minat masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya karena mereka kurang mendapat pengetahuan mengenai pentingnya memliki pendidikan tinggi dan kesehatan yang baik.

4.      Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian agar masyarakat miskin dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.

5.      Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan perhatian yang sama. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan masalah kesehatan, mutu pangan dan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang tertinggal jauh dari perkotaan.

       2.4       Kebijakan Antikemiskinan di Indonesia

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

·         Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan

·         Intervensi jangka menengah dan panjang meliputi: Pembangunan sektor swasta, Kerjasama regional, APBN dan administrasi, Desentralisasi, Pendidikan dan Kesehatan Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu dari pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

Daftar pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/07/21/0018.html
http://www.scribd.com/doc/1589

Sistem Perekonomian Zaman Pemerintahan Soeharto

Mafia-mafia Barckeley yang biasa lazim disebut ini, memang menjadikan Indonesia ketika pada masa Orde Baru dihiasi oleh roda laju perkembangan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan hal ini dilihat oleh mata dunia Internasional. Seluruhnya bertumpu pada teori lepas landas dari Rostow, yang dimana terjadi  perbedaan sistem penerpan pada masa Orde Lama oleh Soekarno yang cenderung kepada ekonomi kerakyatan dan koprasi dengan Orde Baru yang cenderung liberal dengan adopsi sistem perkonomian dari Amerika yang dibawa oleh lulusan-lulusan dari Barckeley yang dimana lulusan-lulusan tersebut adalah Soemitro, seorang tokoh yang pernah diasingkan ketika Indonesia berada dibawah rezim Soekarno.

Perkembangan Awal Ekonomi Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut.
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti :

• rendahnya penerimaan Negara,
• tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara,
• terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank,
• terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2.  Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

3.  Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:

• Mengadakan operasi pajak
• Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan
  menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun).

Pelita berlangsung dari Pelita I – Pelita VI.

1. Pelita I(1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.

Keberhasilan dalam Pelita I yaitu:

• Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun.
• Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil.
• Perbaikan jalan raya.
• Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik.
• Semakin majunya sektor pendidikan.

2. Pelita II(1 April 1974 – 31 Maret 1979).

Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

3.Pelita III(1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan di tuangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja, kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan,dll

4. Pelita IV(1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan ondustri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain.

a. Swasembada Pangan.

Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

5. Pelita V(1 April 1989 – 31 Maret 1994).

Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Peran Indonesia Pada Pembangunan masa Orde Baru dalam teori Dependensi

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Secara politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dengan cara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966 dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar,TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Dalam sebagian pihak ada yang Kelompok pertama mengacu pada peran yang dimainkanAmerika Serikat jauh sebelum peralihan kekuasaan nasional terjadi di tahun 1965. Amerika Serikat telah mem-plot strategi ekonomi versi mereka dengan memakai ‘tangan’ orang-orang Indonesia, orang-orang yang oleh David Ransome disebut Mafia Berkeley. Melalui program beasiswa ke Universitas California dan pendidikan di Sekolah-sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) sejak awal 1960-an, Amerika Serikat berusaha mengintrojeksikan paradigma ekonomi yang berorientasi liberal-kapitalis terhadap para ekonom sipil dan kelompok militer Indonesia. Dan hal ini sebagaimana telah saya uraikan di latar belakang permasalahan, bahwa Produk Ekonom Indonesia yang mengadopsi sistem ekonomi dari barat dalam hal ini Amerika tentu saja kita bisa menggunakan pendekatan teori Dependensi dimana perbedaan antara konsep Negara Pusat dan Negara Pinggiran Indonesia pada waktu ini dinilai sudah mau mengikuti Amerika walaupun dalam realita perkembangan teori lepas landas dari Rostow Indonesia masih dinilia belum begitu mumpuni, Sistem dengan teori Dependensi yang kita lihat pada masa Era Orde Baru ini memang pernah membawa Indonesia pada kondisi perekonomian yang sangat stabil bahkan diperhitungkan dimata dunia, dan ini salah satu menjadi sebuah kekuatan besar yang menjadikan Indonesia disepertikan Macan di Asia. Konsep Negara Pinggiran Indonesia lah yang menjadikan Amerika sebagai Central atau Negara pusat untuk memajukan Indonesia dalam pandangan teori Dependensi dan aplikasinya adalah PELITA yang dimulai oleh Orde Baru ini menjadikan sebuah adopsi teori Rostow oleh Indonesia.

Kondisi Ekonomi Pada Era Pasca Runtuhnya Orde Baru

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Namun Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak.  Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan  tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997.membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya. Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi“. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”.

Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet danYugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan jaman.

Kesimpulan

Perkembangan Ekonomi pada era Orde Baru ini sangat kompleks dan beragam Karena menjadi sebuah perjalanan panjang Indonesia yang berujung pada kondisi perekonomian yang tragis ketika mengalami krisis. Dan bila kita runut, begitu banyaknya peristiwa yang menjadikan Orde Baru dalam bidang Ekonomi yang menyelamat kan bangsa Indonesia hingga issue pengangkatan mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan karena menjadi bapak pembangunan Indonesia. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia ketika rezim Orde Baru pernah mengantar kan bangsa nya ke kondisi ekonomi yang baik dan sangat stabil. Ini bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh rakyat, ini lah prestasi Orde Baru, menjadikan pembangunan Indonesia dalam roda perekonomian menjadi mapan dan diperhitungakan didunia Internasional pada masa Orde Baru.

Adapun kelebihan-kelebihan yang berada ketika Orde Baru ini, diantaranya:

• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
• Sukses transmigrasi
• Sukses KB
• Sukses memerangi buta huruf
• Sukses swasembada pangan
• Pengangguran minimum
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
• Sukses keamanan dalam negeri
• Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Sumber Rujukan

M.C. Ricklef  “ Sejarah Indonesia Moderen”

Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened “ Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI”

Ceramah Perkuliahan Sejarah Orde Baru dan Reformasi

Macam Macam Sistem Ekonomi Di Indonesia

                         PENGERTIAN SISTEM EKONOMI.             

 

SISTEM EKONOMI TRADISIONAL

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.

                                                          

Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.

Sistem ekonomi tradisional terdapat pada kehidupan masyarakat sederhana yang menggantungkan pada hasil alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sistem ekonomi ini rumah tangga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga setiap rumah tangga hanya berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan. Misalnya Etiopia. Tapi pada umumnya, sistem ekonomi ini sangatlah primitif dan hampir tidak ada lagi di dunia.

Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut:

1.    Alam merupakan sumber kehidupan dan sumber kemakmuran.

2.    Belum ada pembagian kerja dalam masyarakat.

3.    Hanya sedikit menggunakan modal.

4.    Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga.

5.    Masih menggunakan sistem barter dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

6.    Proses produksi dan sistem distribusinya terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat.

7.    Terpeliharanya sifat kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat.

8.    Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.

Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut:

·         Tidak terjadi persaingan usaha karena semua kegiatan dilakukan berdasarkan kebiasaan.

·         Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul.

·         Dengan sifat kekeluargaannya, masyarakat hidup dalam kebersamaan.

Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut:

·         Hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan atau laba.

·         Pola pikir masyarakat tidak berkembang karena diakibatkan oleh pengaruh tradisi.

·         Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya.

·         Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tidak untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

·         Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah

Referensi: http://thedarkancokullujaba.blogspot.com/2012/09/sistem-ekonomi-tradisional.html

SISTEM EKONOMI SOSIALIS

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.

Penganut kedua sistem ini sama-sama mengklaim bahwa salah satu sistem lebih baik dari yang lain, membuat rivalitas antar sistem ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan lainnya, mulai dari politik, sosial, budaya sampai pada gilirannya berubah menjadi sebuah ideologi yang menjadi pedoman dan spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pandangan sosialis mulai nampak pada abad ke sembilan belas, mereka telah mati-matian memerangi pandangan-pandangan ekonomi kapitalis. Munculnya sosialisme adalah akibat kedzaliman yang diderita masyarakat karena sistem ekonomi kapitalis serta beberapa kekeliruan yang terjadi di dalamnya.

Selanjutnya, Sistem ekonomi sosialis mengikuti tiga prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya yaitu :

Pertama, Mewujudkan kesamaan secara riil.

Kedua, Menghapus kepemilikan individu sama sekali atau sebagian saja.

Ketiga, Mengatur produksi dan distribusi secara kolektif.

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Sosialis

Dalam praktiknya, sebuah sistem ekonomi yang diterapkan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak lepas dari dua sisi yang bertolak belakang, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga dalam sistemekonomi sosialis. Diantara kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah disediakannya kebutuhan pokok bagi masyarakat, hal itu didasarkan perencanaan negara, dan semua hasil produksi akan dikelola oleh negara.

Sedangkan kekurangan sistem ekonomi sosialis antara lain; kebebasan ekonomi yang terbatas, hak dan kemampuan individu kurang dihargai, menurunnya semangat dan gairah untuk berkreasi dan berinovasi, pemerintah cenderung bersikap otoriter, dan terabaikannya pendidikan moral 

SISTEM EKONOMI CAMPURAN

Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara/kolektif dan peran menonjol individu. Garis tengah disesuaikan dengan keadaan di mana perpaduan itu terjadi, sehingga peran situasi dan lingkungan sangat memberi warna pada sistem perpaduan/campuran tersebut.

     Kelebihan system ekonomi campuran :

·         Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas

·         Lebih mementingkan umum dari pada pribadi

·         Kebebasan berusaha

  

 Kelemahan system ekonomi  campuran yaitu :

·         Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan

·         Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu

·         Masyarakat yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.

·         Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.

Negara yang menganut sistem ekonomi campuran adalah: Indonesia, Malaysia, Mesir

http://auliaaad.blogspot.com/2013/03/system-ekonomi-campuran.html

SISTEM EKONOMI LIBERAL

adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi klasik tersebut mempunyai kaitannya dengan “kebebasan (proses) alami” yang dipahami oleh sementara tokoh-tokoh ekonomi sebagai ekonomi liberal klasik. Meskipun demikian, Smith tidak pernah menggunakan penamaan paham tersebut sedangkan konsep kebijakan dari ekonomi (globalisasi) liberal ialah sistem ekonomi bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme.

Sistem ekonomi liberal disebut pula sistem ekonomi pasar. Dalam sistem perekonomian pasar keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi yang utama merupakan hasil dari keputusan bebas yang dibuat oleh produsen dan konsumen perorangan. Dengan kata lain, masalah-masalah ekonomi yang utama tersebut diserahkan kepada pasar. Oleh karena itu, sistem seperti ini dikenal sebagai ekonomi pasar bebas atau ekonomi pasar. Jika sistem perekonomian komando ditunjukkan dengan sentralisasi pengambilan keputusan, dalam sistem ekonomi pasar, keputusan yang berhubungan dengan masalah ekonomi dasar didesentralisasikan, tetapi tetap terkoordinasi. Sebagai alat koordinasi utama adalah perangkat harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, sistem ekonomi pasar sering disebut dengan sistem harga. Dengan demikian, dalam sistem perekonomian pasar, produsen dan individu (perseorangan) membuat keputusan-keputusan utama mengenai produksi dan konsumsi. Produsen berusaha untuk menghasilkan berbagai produk yang dapat mendatangkan keuntungan sebesar mungkin (menjawab masalah apa), dengan teknik produksi yang seefisien mungkin (menjawab masalah bagaimana). Di pihak lain, individu membuat keputusan tentang konsumsi, yaitu keputusan yang menyangkut bagaimana individu membelanjakan upah dan pendapatannya (menjawab masalah untuk siapa). Sistem ekonomi pasar ini pada awalnya dianut negara Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara liberal di dunia, tetapi secara murni, sekarang ini tidak ada satu pun negara yang menganut sistem ekonomi pasar.

Ciri Sistem Ekonomi Liberal adalah : 

1. Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
2. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
3. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
4. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
5. Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
6. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
7. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
8. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Ada beberapa keuntungan dari suatu sistem ekonomi liberal, yaitu: 

1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
2. Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
3. Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
4. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
5. Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

Selain ada keuntungan, ada juga beberapa kelemahan daripada sistem ekonomi liberal, adalah:
Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat bilamana birokratnya korup.
Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.